Warga Protes Kebijakan Lockdown di Xinjiang

Warga Protes Kebijakan Lockdown di Xinjiang

Warga Protes Kebijakan Lockdown di Xinjiang

Warga Protes Kebijakan Lockdown di Xinjiang, – Ibu kota Provinsi Xinjiang, Urumqi, mengonfirmasi sebanyak enam kasus COVID-19 dengan gejala dan 11 asimtomatik sehingga membuat otoritas setempat memberlakukan lockdown mendadak pada Kamis 16 Juli 2020.

Penerbangan dari dan keluar Urumqi dibatalkan, begitu juga dengan transportasi umum seperti kereta dan bus yang dilarang beroperasi. Berdasarkan laporan South China Morning Post, warga panik dengan langkah pemerintah yang tiba-tiba. Mereka buru-buru berbelanja kebutuhan dasar karena khawatir ada larangan bepergian.

Warga Xinjiang memprotes kebijakan lockdown yang mereka anggap sudah berlebihan. Mereka mengungkapkan keluhan dan rasa frustrasi kepada pemerintah melalui media sosial setelah ada laporan sejumlah kasus kasus lokal.

Melansir AFP, klaster terbaru di wilayah berpenduduk mayoritas Muslim itu muncul pada pertengahan Juli lalu. Sampai kini, Xinjiang melaporkan sebanyak 902 kasus. Pemerintah Tiongkok sendiri menggunakan lockdown sebagai salah satu cara untuk mengurung penyebaran virus.

Lebih dari 80 persen penerbangan batal

Penerbangan dari dan keluar kota berpenduduk 3,5 juta jiwa itu dibatalkan demi menghentikan laju penyebaran virus corona. Pada Jumat 17 Juli 2020, ada lebih dari 600 penerbangan yang seharusnya tiba di dan berangkat dari Bandara Internasional Urumqi Diwopu yang batal.

Jumlah tersebut lebih dari 80 persen dari total penerbangan pada hari tersebut. Di media sosial, beberapa mengaku bahwa pemerintah sudah melarang mereka untuk keluar rumah. Yang lain mengaku mendengar orang-orang tidak diizinkan masuk atau meninggalkan sebuah kota lain di Xinjiang yaitu Kashgar.

Komite Partai Komunis di Xinjiang mengatakan: “[Kami] akan dengan tegas memutus jalur transmisi… menguatkan kontrol atas tempat-tempat keramaian, manajemen grid terhadap komunitas dan pedesaan, serta melakukan pengecekan yang ketat di klinik-klinik penyakit demam di berbagai rumah sakit.”

Warga mengaku hidup dalam kondisi yang buruk selama lockdown

Karena ketatnya pembatasan yang diterapkan pemerintah, warga pun mengungkapkan protes lewat media sosial. Ratusan orang menggunakan forum di internet untuk mengeluhkan berbagai kondisi yang mereka alami. Beberapa mengaku dipaksa untuk tinggal di dalam rumah.

Namun, keluhan-keluhan mereka di forum tersebut ternyata dihapus oleh otoritas Tiongkok yang sangat ketat dalam menyensor internet. Kemudian, mereka beralih menggunakan Weibo yang merupakan media sosial buatan Tiongkok dan mirip Twitter.

Beberapa bahkan mengunggah foto-foto yang memperlihatkan pintu depan rumah mereka disegel memakai linggis. Pekerja sosial juga mengunci rumah-rumah mereka dengan gembok. Ini membuat warga merasa mereka seperti dikurung paksa, apalagi saat sudah tidak ada kasus lagi.

“Mengapa prefektur yang tidak ada kasus dilarang mengakhiri lockdown?,” protes seorang warga.

“Mengapa Anda perlu untuk memberlakukan lockdown ke seluruh Xinjiang?,” tambahnya.

Unggahan ini pun mendapatkan ribuan likes.

Pemerintah tidak mau terbuka soal penyebaran virus corona di Xinjiang

Foto-foto lain yang beredar di platform Weibo dan WeChat menunjukkan beberapa orang diborgol di gerbang masuk perumahan warga. Menurut laporan, itu adalah bentuk hukuman karena mereka berusaha meninggalkan rumah ketika lockdown masih berlaku.

Warga lainnya mengatakan bahwa lockdown membuat harga barang-barang melonjak.

“Pintu-pintu disegel, ini membawa ketidaknyamanan luar biasa kepada orang-orang yang bekerja dan kehidupan warga. Harga barang sehari-hari meningkat…banyak barang yang saya beli sudah kedaluwarsa,” tulis seorang warganet.

Ada juga pengakuan warga yang mengatakan otoritas setempat memaksa mereka mengonsumsi obat-obatan setiap hari dan mewajibkan mereka mendokumentasikannya lewat video.

Pemerintah Tiongkok pun enggan memberikan informasi detail mengenai lockdown di Xinjiang dan berapa lama. Padahal, di wilayah lain, pemerintah selalu memberikan kejelasan. Ini juga yang dikeluhkan oleh warga Xinjiang yang sudah sensitif dengan laporan upaya pemerintah untuk membatasi pergerakan orang-orang Muslim.