Sesalkan Kerumunan saat Pandemik, MUI: Kerja Keras 10 Bulan Hancur

Sesalkan Kerumunan saat Pandemik, MUI: Kerja Keras 10 Bulan Hancur

Sesalkan Kerumunan saat Pandemik, MUI: Kerja Keras 10 Bulan Hancur

Sesalkan Kerumunan saat Pandemik, MUI: Kerja Keras 10 Bulan Hancur – Majelis Ulama Indonesia menyesalkan terjadinya sejumlah kerumunan massa sepanjang pandemik COVID-19 pada Indonesia. Padahal imbauan dari Satgas Penanganan COVID-19 sudah cukup jelas, agar masyarakat melakukan 3M, termasuk menjaga jarak.

Peristiwa kerumunan ini kita nilai MUI memperbesar risiko penularan COVID-19 pada tanah air.

“Kita sangat menyesalkan, kerja keras sepuluh bulan terhancurkan oleh kegiatan-kegiatan kerumunan dalam satu pekan terakhir,” ujar Wasekjen MUI Nadjamuddin Ramly.

1. Usaha 10 bulan seolah sia-sia, MUI tetap dukung Satgas

dilansirkan dari http://targetcapsa.net/ .Dalam Rapat virtual Satgas Penanganan COVID-19 yang terikuti lebih dari 500 peserta, Ramly mengatakan tindakan yang terlakukan massa dalam kerumunan tersebut tak lain seolah hendak menghancurkan kerja keras berbagai pihak yang dalam 10 bulan terakhir berjuang untuk menanggulangi pandemik COVID-19.

Ramly menyebutkan MUI telah berkomitmen untuk terus mendukung dan meminta Satgas tetap mengedepankan aksi penyelamatan jiwa manusia.

“Umat Islam tahu betul, untuk dan atas nama penyelamatan jiwa manusia, yang wajib pun bisa meringankan,” ujar Ramly. “Dalilnya pun jelas, baik dalil naqli maupun dalil aqli. Baik yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis maupun pemikiran ulama,” lanjut ia lagi,

Ramly mengatakan ada sedikitnya 12 fatwa yang telah terkeluarkan MUI terkait situasi pandemi. Antara lain, tata cara salat bagi tenaga kesehatan yang tengah melakukan perawatan terhadap pasien COVID-19. Berikutnya, fatwa mengenai pemulasaraan jenazah COVID-19, lalu salat idulfitri dan salat iduladha pada rumah masing-masing, dan banyak fatwa lain.

2. PBNU singgung sosialisasi harus terlakukan dengan cara lain

Perwakilan PBNU M. Makky Zamzami menyampaikan keresahan serupa. Ketua Satgas COVID-19 PBNU ini berharap tidak akan ada kejadian serupa yang terulang.

Makky mengatakan, sebenarnya sudah selayaknya Satgas dan segenap pemangku kepentingan penanganan COVID-19 melakukan langkah kebijakan antisipasi terhadap musim libur akhir tahun 2020, bulan depan.Menurut ia, dengan mencermati kondisi psikis masyarakat yang berada pada tingkat kelelahan akut menjalani kehidupan sulit pada masa pandemi, sangat perlu strategi pendekatan yang terperbarui.

“Bila perlu, dapat tersesuaikan dengan kearifan lokal. Pesan-pesan protokol kesehatan, lebih baik jika buat berbeda antara satu bulan dan bulan yang lain,” ujar Makky. Bentuk, cara, dan strateginya berbeda, tetapi tujuannya sama,” kata ia lagi.

3. PP Muhammadiyah sayangkan sikap elite yang justru seolah abaiSekretaris Satgas COVID-19 PP Muhammadiyah Arif Nur Kholis membahas soal grafik perubahan perilaku menuju masyarakat yang disiplin menerapkan protokol kesehatan pada kenyataannya naik-turun.

Menurut ia, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat, maka tidak terperlukan pendekatan dengan cara-cara keras dan tegas.

Arif juga menyesalkan perilaku elite yang menurut ia kadang kala justru menurunkan persepsi masyarakat terhadap tingkat kepatuhan menjalankan protokol kesehatan.

ia menyoroti soal bagaimana saat elemen masyarakat bekerja keras mengubah perilaku masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan, sementara ada elite masyarakat lain yang justru abai, bahkan tak jarang terkesan menabrak.

“Kesan yang timbul pada masyarakat bisa sangat keliru. Menduga kalau situasi sudah aman,” kata Arif.

4. Deretan kasus kerumunan pada Indonesia sepanjang pandemik

Sepanjang pandemik COVID-19 ada sejumlah kasus kerumunan yang terjadi pada tanah air. Yang terbaru adalah kasus dari pentolan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, yang menghelat dua acara besar yakni Maulid Nabi Muhammad SAW pada Bogor dan resepsi pernikahan anak Rizieq, Syarifah Najwa Shihab pada Sabtu, 14 November 2020 yang menjadi sorotan publik.

Kasus lain sebelum kasus tersebut bermula dari Penutupan gerai McD Sarinah, Demo Undang-Undang Cipta Kerja pada depan Istana Negara, Deklarasi KAMI pada Tugu Proklamasi Jakarta, masa-masa calon kepala daerah mendaftar ke KPU, hingga parade 9 ribu Banser pada Banyumas.