Mahfud MD: Saudi Cekal Rizieq karena Terlibat Pengumpulan Dana Ilegal

Mahfud MD: Saudi Cekal Rizieq karena Terlibat Pengumpulan Dana Ilegal

Mahfud MD: Saudi Cekal Rizieq karena Terlibat Pengumpulan Dana Ilegal

Mahfud MD: Saudi Cekal Rizieq karena Terlibat Pengumpulan Dana Ilegal – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD kembali membantah tudingan bahwa pemerintah berusaha mencekal imam besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab kembali ke Tanah Air. Berdasarkan informasi yang ia miliki, Saudi mencekal Rizieq karena ia tersandung kasus pengumpulan dana secara ilegal yang sana.

Terlansirkan dari https://christian-mommies.com/desktop/home “Rizieq itu hingga beberapa waktu yang lalu memang tercekal oleh Pemerintah Arab Saudi bukan oleh Pemerintah Indonesia, karena menganggap pernah melakukan penghimpunan dana secara ilegal,” ungkap Mahfud ketika terwawancarai oleh Ade Armando pada YouTube Cokro TV dan terunggah pada Rabu, 4 November 2020 lalu.

Selain itu, Saudi menilai Rizieq melakukan aktivitas politik. Pengumpulan dana secara ilegal yang termaksud yaitu bisyaroh atau amplop berisi uang kepada kiai. Tradisi itu lumrah lakukan pada Tanah Air, namun bukan kebiasaan pada Saudi.

“Lalu, ada yang melaporkan mengenai hal itu ke otoritas pada Saudi. Mereka lalu mencatat dan memberi garis merah bahwa aktivitas itu bermakna melakukan penghimpunan uang secara ilegal,” jelas Mahfud.

Setelah terurus oleh pihak Rizieq pada Saudi, maka otoritas yang sana tak lagi menganggap ia sebagai subjek yang perlu terselidiki. Namun, masih ada satu pelanggaran keimigrasian yang memaksanya harus kembali ke Tanah Air. Apa itu?

1. Bila tak segera pulang, Rizieq Shihab terancam deportasi oleh otoritas Saudi karena overstay

Dalam wawancara itu, Mahfud menjelaskan usai melakukan penyelidikan dan tak terbukti pengumpulan uang tersebut masuk aktivitas politik, maka otoritas Saudi tak lagi memasukkan nama Rizieq ke dalam daftar orang yang perlu terawasi. Namanya sempat masukkan ke dalam daftar orang yang melakukan pelanggaran hukum.

Namun, masih ada pelanggaran lain pada bidang keimigrasian dan tetap memproses. Rizieq menganggap tinggal pada Saudi melebihi batas izin yang memberikan alias overstay.

Dalam catatan imigrasi pada Saudi, visa kunjungan bisnis milik Rizieq menganggap telah berakhir sejak 20 Juli 2018. Artinya, ia sudah tinggal melewati batas izin tinggal yang memberikan selama 845 hari.

Sesuai aturan yang berlaku pada Saudi, seharusnya ia kenai sanksi berupa denda. Namun, otoritas Saudi mengeluarkan kebijakan untuk menghapus denda bagi para ekspatriat. Hal itu terkonfirmasi oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Agus Mafftuh Abegebriel melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Kamis malam, 5 November 2020.

Meski demikian, Saudi tetap memasukkan nama Rizieq ke dalam daftar orang yang hendak terdeportasi. Imigrasi ke Saudi juga tak memberikan bayan safar atau exit permit bagi Rizieq.

“Rizieq Shihab ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau terdeportasi. Ia ingin pulang secara terhormat. Silakan saja ia urus, itu kan urusannya ia dengan Pemerintah Arab Saudi,” ujar Mahfud.

2. Mahfud membantah pemerintah sempat minta ke Saudi agar mencekal masuk Rizieq Shihab

Dalam wawancara itu, Mahfud juga mengaku selama ia menjadi Menko Polhukam tidak pernah ada permintaan dari pemerintah untuk melarang Rizieq kembali ke Tanah Air. “Saya juga tanya ke kanan-kiri, ke BIN (Badan Intelijen Negara), polisi, Kemlu, gak ada tuh yang kayak gitu (minta agar Rizieq cekal masuk),” kata ia.

Lagi pula, kata Mahfud, saat ini sudah semakin terang bahwa Rizieq dicekal oleh Saudi karena terduga pernah melakukan pelanggaran hukuman pidana berupa pengumpulan dana secara ilegal. Namun, belakangan tuduhan itu dicabut karena tidak terbukti.

Bantahan serupa sudah pernah tersampaikan oleh mantan D’irektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Ronny F. Sompie pada 12 November 2019 lalu. Ketika itu ia mengatakan pihak Dirjen Imigrasi belum pernah menerbitkan surat pencekalan terhadap Rizieq.

Paspor yang terpegang oleh Rizieq yang keluarkan oleh kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat pada 25 Februari 2016, masih berlaku hingga Februari 2021.