Demonstrasi Ormas Buruh KSPSI Banten Batal Unjuk Rasa pada Istana

Demonstrasi Ormas Buruh KSPSI Banten Batal Unjuk Rasa pada Istana

Demonstrasi Ormas Buruh KSPSI Banten Batal Unjuk Rasa pada Istana– Mereka batal karena ada massa demonstran lain yang akan menggelar unjuk rasa yang sama. Sejumlah massa memang akan menggelar unjuk rasa dengan tuntutan yang sama pada Istana Negara hari ini. Mereka adalah Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI yaitu Persaudaraan Alumni (PA), Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) ulama. Namun minggu ini, temen-temen ormas dulu yang maju, sudah kita jadwalkan (minggu depan), sehingga lebih efektif, kata Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Banten Dedi Sudrajat saat mengkonfirmasi.

Omnibus Law – Page 2 – KSPI

Alasan buruh ke Banten batal menggelar demonstrasi ke depan Istana Negara

Dedi menjelaskan, serikat buruh akan menjadwalkan ulang untuk menggelar demonstrasi di Jakarta bersama dengan massa dari mahasiswa dari berbagai kampus, dengan agenda mendesak Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Cipta Kerja. Itu aja kita mah, gak melebar kemana-mana kita mah. Kita kan buruh gak ngerti politik, kita hati-hati banget. Yang dijelaskan presiden ada benarnya, tapi bukan itu yang kita protes, betul presiden bilang UMP(Upah Minimum Provinsi) masih ada, tapi kan yang kita permasalahkan UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten).

KSPSI tidak akan mengajukan uji materi UU Ciptaker ke MK

Melansir dari http://dailyforum.net/  dedi mengatakan, tidak akan mengajukan permohonan judicial.  Review atau uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Lantaran pihaknya memprediksi permohonan uji materi itu akan menolak MK. Kita tidak berhasrat, karena hakim MK itu  mengajukan oleh presiden, mengajukan DPR,  mengajukan Mahkamah Agung, dan menetapkan oleh presiden. Logikanya, yang kita lawan presiden sama DPR. Mana bakal kita menang.

KSPSI hanya ingin presiden terbitkan Perppu

Menurut Dedi, buruh dari KSPSI lebih memilih ingin mendesak presiden.  Agar menerbitkan Perppu, sehingga setelah itu pihaknya meminta presiden berdiskusi.  Dengan serikat buruh terkait poin-poin yang kontroversial di dalam UU Cipta Kerja. Mengharapkan dengan adanya perpu, kan ada jeda tuh, kita harap ada dialog lagi, kata dia.